Home / PENDAMPINGAN BMI DAN KELUARGANYA / Sistem Informasi untuk Buruh Migran Belum Informatif

Sistem Informasi untuk Buruh Migran Belum Informatif

Selasa, 24 November, masih dalam rangka Jambore Nasional Buruh Migran, panitia mengadakan diskusi tematik di beberapa tempat, salah satunya berada di gedung Soerachman Universitas Jember. Disana pemfokusan bahasan mengenai “SDGs, RPJMN dan Perlindungan Buruh Migran”

Diskusi tersebut banyak membicarakan mengenai oknum yang memanfaatkan buruh migran, dari mulai pra pemberangkatan sampai dengan pemulangan. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai perekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berani bertindak nakal, salah satu peserta diskusi dari Wonosobo, Budi Waluyo, mengungkap kenakalan dari oknum PJTKI ini, “saya sebagai kepala desa sudah didatangi oleh dua orang dari PJTKI, saya tanya tentang surat tugas mereka tidak berani menunjukkan, tapi dua warga saya masih tetap bisa terbang.”

Setelah diberangkatkan, Buruh Migran tidak dihiraukan oleh KBRI dan KJRI saat meminta perlindungan di negara mereka berkerja. “Lalu saya bertanya harus mengadu kemana?” kata salah satu peserta diskusi dari Nusa Tenggara Barat. Dia juga mengaku sebelum berangkat diberi nomor telepon agar melaporkan jika terjadi masalah, namun tetap saja tidak mendapatkan tanggapan.

Jika sudah pulang, akan ada masalah lain menghantui Buruh Migran. Seperti yang terjadi saat buruh migran harus membayar sebesar Rp. 400.000 hingga Rp. 500.000 agar pulang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Pasar minggu. Padahal menurutnya, jika naik angkot hanya menghabiskan ongkos Rp. 40.000.

Banyaknya pelanggaran ini berhubungan dengan sistem informasi untuk Buruh Migran yang masih belum terkawal. Pemerintah tidak memiliki standar pembakuan dalam informasi pelayanan, ketentuan biaya ,dan manajemen informasi yang kurang lengkap mengenai buruh migran. Menurut Abdullah Dahlan, seharusnya negara sudah hadir sebelum buruh migran berangkat untuk memastikan bahwa dokumen mereka siap, skill yang dimiliki mumpuni dan dapat bekerja dengan nyaman di negara tujuan.Atas ketidak jelasan informasi tersebut, salah seorang pemateri Hendrik Rosdinar ragu pemerintah mengikutkan buruh migran dalam pembuatan standar yang sudah ada. Padahal seharusnya Buruh Migran harus ikut berpartisipasi, “Saya coba cek dari website … saya mendapatkan sedikit informasi tentang apa saja sebetulnya standar pelayanan, tahapan-tahapan buruh migran … belum lagi standar pelayanan itu disusun tidak bersama buruh migran,” kata Hendrik Rosdinar.[Syahrul Fatoni, UKPKM Tegalboto]


Tulisan ini juga bisa diakses di http://etegalboto.com/

About Desa Sumbersalak

Check Also

Di KOTA PISANG : WARGA SUMBERSALAK BELAJAR MANFAATKAN KOTORAN HEWAN

Sumbersalak – Sejumlah kelompok  pertanian Pertanian Organik Desa  Sumbersalak melakukan kunjungan di desa Ranuwurung kecamatan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *