Home / PENDAMPINGAN BMI DAN KELUARGANYA / Sejak 2004, UU Perlindungan PRT Belum Selesai Direvisi DPR

Sejak 2004, UU Perlindungan PRT Belum Selesai Direvisi DPR

Selasa, 24 November 2015 diadakan diskusi tematik Paralel, sebagai lanjutan rangkaian acara Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia. Diskusi tematik diadakan di sejumlah tempat di Universitas Jember. Diskusi yang berjudul “Mewujudkan Kerja Layak Bagi Perlindungan PRT/PRT Migran” diselenggarakan di Aula Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Acara ini dimoderatori oleh Hermanto Rohman dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Acara diskusi tematik menghadirkan narasumber-narasumber ahli yang berasal dari akademisi, aktivis masyarakat dan mantan buruh migran sendiri. Keempat narasumber yang hadir dalam acara tersebut adalah Anwar Sholihin perwakilan JARAK, Ani Widiani Soecipto Dosen Universitas Indonesia Departemen Hubungan Internasional, Jamison Liang seorang aktivis Walk Free, dan Siti Badriyah yang merupakan mantan buruh migran yang telah bergabung bersama Migrant Care.

Permasalahan utama yang dibahas dalam diskusi ini adalah tidak adanya payung hukum bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT) baik migran maupun non migran. Perjalan panjang telah dilalui dalam proses pembuatan payung hukum bagi PRT. RUU tentang Perlindungan PRT (PPRT) telah diajukan sejak tahun 2004 dan selama rentang waktu 2004-2009 RUU ini telah dimasukkan dalam Prolegnas, tahun 2009-2014 naik menjadi prioritas RUU pada tahun 2013 RUU telah dibahas sebanyak satu kali dan kemudian dikembalikan lagi kepada komisi IX DPR. Tahun 2014 RUU PPRT sama sekali tidak pernah dibahas, dan pada tahun 2015 RUU PPRT kembali pada posisi prolegnas.

Perjalanan RUU PPRT seperti sebuah siklus yang tidak akan pernah ada ujungnya, sekeras apapun usaha para buruh migran dalam mempertahankan hak-hak mereka semua akan terasa percuma jika payung hukumnya tidak juga kunjung selesai.
Menurut Badriyah, salah satu alasan kenapa RUU tidak cepat terselesaikam adalah karena pada kenyataannya keberadaaan anggota Legislatif dalam pemerintahan itu sendiri juga merupakan seorang majikan yang tidak merefleksikan diri mereka sebagai wakil rakyat. Pernyataan Badriyah ini juga diamini oleh Anwar Sholikin.

Ani Widiani menambahkan kecenderungan para anggota legislatif saat ini adalah mereka hanya memikirkan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan bagi mereka. Sebagai contoh jika akan diadakan rapat mengenai Freeport dengan cepat mereka akan menanggapi setiap masalah yang terjadi namun ketika membahas masalah PRT di mana hal tersebut sama sekali tidak akan menghasilkan keuntungan bagi mereka, maka dengan cepat pula mereka akan menyingkirkan permasalahan ini.

Tahun 2011 terdapat hukum standar Internasional untuk para PRT yaitu KILO 189. Saat itu mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pentingnya ratifikasi KILO 189 bagi setiap negara terutama Indonesia karena KILO 189 cocok dan tepat untuk memberikan perlindungan bagi para PRT baik yang bekerja didalam maupun luar negeri. Namun pada implementasinya hingga sekarang retifikasi KILO 189 tidak kunjung dilaksanakan.

Lalu apa sebenarnya yang menjadikan alasan bagi pemerintah kita untuk tidak kunjung mengatasi permasalahan ini. Dalam pernyataannya Ani Widiani mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Menakertrans terdahulu, Muhaimin Iskandar tentang alasan mereka tidak kunjung mengatasi masalah ini, beliau menjawab bahwa “Sekarang kita siapkan dulu masyarakatnya”, saat ini pemerintah telah membuat peraturan pemerintah nomer 1 mengenai buruh migran yang isinya meliputi jenis-jenis pekerjaan dan peraturan nomer dua menganai perlindungan PRT dalam negeri tentang kontrak kerja. Jadi pemerintah “menyiapkan masyarakat bahwa PRT benar-benar diakui oleh pekerja,” tutur Ani.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap perlindungan PRT. Salah satunya adalah kegiatan yang diadakan oleh Walk Free, organisasi dunia yang menentang perbudakan modern. Mereka mengumpulakan orang-orang untuk bergabung bersama #NotJustAMaid, mengajukan petisi agar pemerintah segara mengesahkan UU tentang PPRT. (Novitariyani H, UKPM Tegalboto)


Tulisan ini juga bisa dibaca di http://etegalboto.com/

 

About Desa Sumbersalak

Check Also

Di KOTA PISANG : WARGA SUMBERSALAK BELAJAR MANFAATKAN KOTORAN HEWAN

Sumbersalak – Sejumlah kelompok  pertanian Pertanian Organik Desa  Sumbersalak melakukan kunjungan di desa Ranuwurung kecamatan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *