Home / PENDAMPINGAN BMI DAN KELUARGANYA / Diskusi Tematik: Perlindungan Buruh Migran Non-dokumen

Diskusi Tematik: Perlindungan Buruh Migran Non-dokumen

“Terjadinya un-document (masalah buruh migran.red), berasal dari negara asal,” sahut Hariyanto dalam diskusi mengenai perlindungan buruh migran tanpa dokuman di gedung Surahman, Universitas Jember. Dia juga berpendapat bahwa selama ini negara memiliki rantai birokrasi rumit, yang setiap tahapannya memiliki calo. Ditambah lagi jaringan kuat dari para buruh migran tanpa dokumen, untuk mengundang pekerja baru.

Hariyanto, sebagai ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), mengemukakan kerugian jika tidak memiliki dokumen. Pertama dalam bidang hukum: Buruh Migran akan kesulitan untuk mengakses keadilan kerja dan menjadi objek kriminalisai dari aparat. Kedua dari segi sosial: tidak mendapatkan akses sosial, sulit berasimilasi dan penyatuan sosial, selalu menjadi kambing hitam. Ketiga, ekonomi: akses ke lembaga keuangan sulit dan posisi tawar akan lemah terhadap majikkan dan pemerintah.

Fajar Sentoaji, aktifis LSM yang berkonsentrasi pada buruh migran, menggambarkan perlindungan buruh migran tidak memiliki dokumen seperti melindungi seseorang dari badai dengan mengunakan payung, sulit.

Berbeda lagi jika membicarakan tentang buruh migran yang ada di Malaysia, menurut Yuda Nugraha, perwakilan dari KBRI Kuala Lumpur, kesalahan juga terdapat pada pihak Malaysia. Mereka lemah dalam pengawasan imigrasi, alat trasportasi yang mudah dari Indonesia ke Malaysia, dan penegakkan hukum yang lemah bagi majikan.

Yuda Nugraha juga memberikan berberapa rekomendasi agar tidak terjadi buruh migran tidak berdokumen: penegakan hukuman bagi para calo, edukasi proses migrasi yang aman, penguatan pengawasan arus lintas-batas dan menghundari kebijakan yang menciptakan moral-hazard.

Terlepas dari masalah itu, Fajar memberikan rekomendasi untuk para buruh migran tak berdokumen agar tetap terlindungi. Dia menyarakan agar memiliki informasi sebanyak mungkin tentang majikan mereka, menyimpan selip gaji sebagi bukti pekerjaan, lalu menekan pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan terakhir laporkan jika ada pelanggaran.[Syahrul Fatoni- UKPKM Tegalboto]


Tulisan ini juga bisa diakses di http://etegalboto.com/

About Desa Sumbersalak

Check Also

Di KOTA PISANG : WARGA SUMBERSALAK BELAJAR MANFAATKAN KOTORAN HEWAN

Sumbersalak – Sejumlah kelompok  pertanian Pertanian Organik Desa  Sumbersalak melakukan kunjungan di desa Ranuwurung kecamatan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *