Home / PENDAMPINGAN BMI DAN KELUARGANYA / Jambore Nasional: Problematika Buruh Migran Indonesia

Jambore Nasional: Problematika Buruh Migran Indonesia

Jember dipilih menjadi tuan rumah Jambore Nasional Buruh Migran 2015. Jambore Nasional dengan tema “Negara Hadir, Buruh Migran Terlindungi” bertempat di Universitas Jember berlangsung dari tanggal 23-25 November 2015. Jambore tersebut dihadiri oleh para buruh migran beserta keluarga, akademisi, organisasi-organisasi, SKPD Jember, Pemerintah, akademisi, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia, mahasiswa, media dan lain sebagainya.

Peserta Jambore yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jember, NTT, Banyumas, Palembang, Kebumen, Wonosobo, Lombok Tengah, Indramayu, Blitar, Palembang, dan Migran luar negeri. Letak Jember yang relatif di tengah-tengah inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemilihan tempat dilaksanakannya even ini. Selain itu, Jambore Nasional ini diharapkan mampu mendorong pihak akademisi lebih memperhatikan isu-isu yang berkembang seputar buruh migran.

Jambore Nasional Buruh Migran ini membahas serangkaian masalah yang terjadi pada buruh migran. Seperti halnya human trafficking, migran tidak berdokumen, eksploitasi pekerja rumah tangga, hukuman mati, dan kekerasan terhadap perempuan. “Pemerintah memang sudah mencoba berbagai skema dan melakukan perlindungan buruh migran tapi itu belum cukup” ucap Suporahardjo, Pendiri sekaligus ketua Tanoker Ledokombo. Peran pemerintah dirasa belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dilapangan.

Sulitnya akses informasi proses-proses migrasi secara aman menjadi salah satu masalah terbesar para buruh migran. Suporahardjo juga mengungkapkan bahwa akses informasi migrasi justru banyak diketahui dari agen-agen karena pemerintah belum hadir mulai dari desa, kabupaten, provisi sehingga pemerintah kalah cepat dari agen-agen tersebut. Belum adanya proses-proses pemberian perlindungan untuk warga yang akan melakukan kerja di luar negeri menjadi fokus utama dari berbagai permasalahan yang timbul sehingga kontrol mulai dari tingkat desa sangatlah diperlukan.

Negara harus berperan secara maksimal dalam menangani isu-isu untuk melindungi hak-hak buruh migran. Serangkaian acara Jambore Nasional ini diharapkan akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi jalan tengah bagi berbagai isu-isu buruh migran yang berkembang. Diharapkan Jambore Nasional ini dapat membantu memperjelas format perlindungan buruh migran. “Kan dianggap belum jelas, Undang-undang masih direvisi, di berbagai daerah belum punya pegangan untuk melakukan kerja-kerja melindungi buruh migran” tutur Suporahardjo ketika menjawab pertanyaan mengenai harapan setelah terlaksananya Jambore Nasional Buruh Migran ini.[Nizzar-UKPKM Tegalboto]


Tulisan ini juga bisa di baca di http://etegalboto.com/

About Desa Sumbersalak

Check Also

Di KOTA PISANG : WARGA SUMBERSALAK BELAJAR MANFAATKAN KOTORAN HEWAN

Sumbersalak – Sejumlah kelompok  pertanian Pertanian Organik Desa  Sumbersalak melakukan kunjungan di desa Ranuwurung kecamatan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *